
Ya, kalo yg berkecimpung dalam dunia usaha pasti tau dong.
Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 pasal 1 ayat (4), Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
Sebagai legalitas usaha, berarti setiap usaha perdagangan wajib punya SIUP dong?
Ohhh, ternyata tidak.
Sesuai KepMen (keputusan menteri) yg sama, pada pasal 4 ayat (1); Ada tiga kelompok usaha yg tdk wajib memiliki SIUP (boleh punya, boleh juga tidak), yaitu:
a. Kantor cabang perusahaan atau Kantor perwakilan perusahaan.
b. Perusahaan kecil perorangan yg tdk berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan, yg diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat.
c. Pedagang keliling, Pedagang asongan, Pedagang pinggir jalan atau Pedagang kaki lima.
Sumber:
Buku saku dng judul "Kebijakan Penerbitan SIUP" yang saya dapat pada stand Departemen Perdagangan dalam sebuah pameran "Franchise & Business Concept Expo" di Jakarta beberapa waktu yg lalu.
*Yusuf
0 komentar:
Posting Komentar